admin web
(CAPTION FOTO): Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Golkar Sihar Lumban Tobing. Insert: Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan ketika diwawancarai
Jurnal Mamberamo Foja, Sentani – Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Sihar Lumban Tobing menegaskan dirinya merasa heran dengan isu pergantian Penjabat (Pj) Bupati Jayapura yang beredar di berbagai media sosial (Medsos) berupa grup-grup WhatsApp (WA) terkait adanya Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor: 100.2.1.3-3327 Tahun 2024 tentang penghentian dan pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, yakni Semuel Siriwa yang menggantikan Triwarno Purnomo.
“Secara pribadi, saya sebagai anggota DPRD merasa heran dengan adanya wacana (isu) pergantian tersebut. Bahkan, hal ini sudah beredar di media sosial terkait adanya SK Mendagri tentang pergantian Pj Bupati Jayapura,” kata Sihar Tobing sapaan akrabnya ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini usai penutupan sidang paripurna II masa sidang II DPRD Kabupaten Jayapura, di Ballroom Cenderawasih Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa, 13 Agustus 2024 sore.
Terkait penggantian Pj Bupati Jayapura, Sihar Tobing mengharapkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak usah terlalu banyak bermain di Kabupaten Jayapura. Dalam artian, akhirnya inikan sekarang membuat banyak spekulasi yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
“Yakni, yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat itu membuat terlalu banyak spekulasi. Ada yang di goreng isunya sampai ke ranah politik, apalagi kita mau menghadapi Pilkada 2024. Akhirnya, isunya inikan banyak di goreng terkait penggantian Pj Bupati Jayapura,” paparnya.
Dengan beredar atau adanya isu pergantian Pj Bupati Jayapura ini, menurut Sihar Tobing, seharusnya Mendagri juga memberikan penjelasan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Apa alasannya Pj Bupati Jayapura sampai diganti. Inikan tinggal hitung bulan saja, paling tinggal tiga bulan saja efektifnya pemerintahan ini di masa kepemimpinan seorang Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo. Lalu diganti untuk apa toh, kalau memang mau diganti itu dari awal-awal dan bukan sekarang ini yang mau diganti secara tiba-tiba,” tutur pria yang juga Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura ini.
“Jikalau terjadi pergantian saat ini, kami anggap Pj Bupati Jayapura yang baru ini tinggal duduk manis saja. Yaitu, tinggal persiapkan Pilkada dan tidak lebih dari itu. Apalagi yang mau dikerjakan oleh Pj Bupati Jayapura yang baru. Seandainya pergantian ini tetap dilakukan, kami berharap kehadiran dari Pj Bupati Jayapura yang baru ini tidak lagi membuat kegaduhan lagi di daerah ini terutama di dalam birokrasi,” sambungnya.
Hal itu jika tetap dilakukan, dirinya menganggap Pj Bupati Jayapura yang baru ini hanya tinggal duduk manis saja. Karena semuanya sudah selesai dilakukan oleh Triwarno Purnomo sebagai Pj Bupati Jayapura.
“Sehingga saya merasa heran juga dengan adanya isu pergantian Pj Bupati Jayapura ini. Ngapain lagi datang atau ada pergantian Pj Bupati yang secara tiba-tiba ini, jangan sampai dengan kehadiran Pj Bupati Jayapura itu menambah beban keuangan daerah lagi. Misalnya, nanti minta segala macam fasilitas saat tiba di daerah ini, jangan sampai seperti itu. Sementara kita sama-sama ketahui di Kabupaten Jayapura sekarang ini sangat terbatas sekali soal keuangan,” imbuhnya.
“Tidak ada urgensinya, menurut hemat pikiran saya. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa ini tidak ada urgensinya Pj Bupati Jayapura diganti. Tinggal laksanakan Pilkada saja kok, apalagi sampai Sekang kami belum menerima radiogram dari Mendagri. Kepentingannya apa Pj Bupati diganti secara mendadak, kita tau soal isu pergantian Pj Bupati Jayapura ini dari media sosial terkait adanya SK Mendagri tentang pergantian Pj Bupati Jayapura,” pungkas pria yang juga Legislator Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan menegaskan belum mengetahui terkait isu pergantian Penjabat (Pj) Bupati Jayapura.
“Saya belum tahu soal itu,” singkat perempuan yang akrab disapa CRT ini ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini usai Penutupan Sidang Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Jayapura, di Ballroom Cenderawasih Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa, 13 Agustus 2024.
Ketika disinggung terkait apakah pihak DPRD Kabupaten Jayapura sudah menerima radiogram dari Mendagri, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura juga menjawab belum menerima sampai saat ini.
“Kalau soal itu belum ada yang masuk ke kami di DPRD Kabupaten Jayapura. Kalau sudah ada, atau nanti pas sudah fix terkait pelantikannya baru bisa saya sampaikan,” tutup Legislator Perempuan dari Partai NasDem Kabupaten Jayapura ini. (Fan)
